Hari/Tanggal      : Rabu, 27 September 202 3

Waktu                : 09.00 – selesai

Tempat              : Grand Luley

Rapat                : Capacity Building TPID

Pembuka Rapat   : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut

Sambutan Rapat : Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sulut dan Kepala Perwakilan BI Sulut

Narasumber        :

1. Nyimas Dwi Koryati Analis Kebijakan Ahli Madya Subtansi Perindag, Kemendagri
2. Dr. Gunawan Pribadi, SE, MBT, Ak, CA, Plt. Asisten Moneter dan Sektor Eksternal
3. Junaedi B. S.Sos, MH, Kepala Biro Perekonomian & Administrasi Pembangunan Sulsel
4. Meitha P. Kalesaran, S.PD, ME Kepala Bagian Perekonomian Kab. Minahasa

Kegiatan utama Tim Inflasi Daerah

1.     Koordinasi

2.     Pelaksanaa Program Kebijakan/Kegiatan

3.     Akuntalibitas

Laporan Triwulan TPID sesuai Keppres 23 tahun 2017 dan Permenko 10 2017:

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta resiko kedepan
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi daerah
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah
5. Rekomendari kebijakan inflasi di daerah                                                                   

Tata cara penyampaian laporan evaluasi kinerja melalui TPIN.ID:

1. Login menu internal dengan user dan password masing-masing daerah
2. Pada sub-menu laporan, pilih Laporan Evaluasi Kinerja
3. Pilih jenis dokumen (aspek proses atau aspek proses/OPS)
4. Dapat ditambahkan ringkasan singkat laporan kegiatan pada kolom deskripsi (opsional)
5. Pilih dokumen yang akan diupload dengan ukuran maksimal 8 MB

Tata cara penyampaian laporan Triwulan melalui TPIN.ID:

1. Pada sub-menu laporan, pilih Laporan Triwulan
2. Pilih tahun laporan dan periode laporan. Setelah itu klik tombol lanjut.

Poin-poin yang disampaikan dalam laporan triwulan:

1. Melaporkan perkembangan inflasi daerah dan atau perubahan harga komoditas yang signifkan selama 3 bulan terakhir
2. Melaporkan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi. Misalnya komoditas yang mengalami kenaikan/penurunan signifikan dan apa penyebabnya
3. Menjelaskan kebijakan yang ditempuh TPID untuk menangani komoditas yang mengalami kenaikan/penurunan harga pada poin 2
4. Menjelaskan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan dan keefektifan kebijakan
5. Menjelaskan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan atau diperbaiki dari kebijakan yang telah dilakukan
6. Kirim laporan

Rekomendasi Peningkatan Kinerja TPID:

1. Aspek Proses

• Intensitas maupun kualitas dari pelaksanaan HLM/rakor internal TPID/antar TPID yang dipimpin oleh kepala daerah atau sekda
• Dokumentasi penerbitan produk hukum atau kebijakan pengendalian inflasi baik dalam bentuk peraturan, keputusan, edaran/himbauan, implementasi kerjasama antar daerah (Mou KAD)
• Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan tepat waktu dan sesuai kriteria
• Peningkatan kapasitas anggota TPID terkait substansi kebijakan maupun penguatan kelembagaan
• Melaporkan sesuai kriteria penilaian

1. Bauran kebijakan dalam memperkuat upaya pengendalian inflasi, arahan kepada TPIP dan TPID pada Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 dalam rangka menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali, format dan tata cara pelaporan evaluasi kinerja triwulan TPID, kategori dan pengukuran kinerja dalam TPID AWARD, serta rekomendasi peningkatan kinerja TPID
2. Aspek Output

• Program unggulan disusun dengan mempertimbangkan penyelesaian permasalahan; dan/atau keunggulan daerah terkait pengendalian inflasi
• Inovasi program yang bersifat lebih struktural dan berdampak
• Menjelaskan latar belakang dampak keberhasilan program dalam upaya pengendalian inflasi secara terukur (data-data)
• Penerapan teknologi tepat guna maupun digitalisasi (jelas jenis dan manfaatnya)
• Melibatkan multi pihak (aspek kerjasama, jelas peran masing-masing pihak)
• Peran dan dukungan pembiayaan (APBN, APBD, inovasi pembiayaan lainnya)
• Melaporkan sesuai kriteria penilaian.

1. Penugasan Inspektorat Daerah sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No 800.1.14/029/IJ  tanggal 3 Januari 2023 untuk melakukan pengawasan pengendalian inflasi yang berfokus pada perkembangan harian harga komoditas terpilih, penyebab kenaikan harga jika terjadi dan upaya dan hambatan pengendalian inflasi. Pelaporan dilakukan setiap hari. Dibahas juga upaya konkrit penanganan inflasi daerah oleh pemda seperti kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, realisasi BTT dan bantuan transportasi bahan pokok serta insentif fiskal pengendalian inflasi
2. membahas rencana Penyaluran CPP untuk  pemberian bantuan pangan alokasi September, Oktober, November 2023 dan pelaksanaan SPHP untuk menjaga pasokan dan harga komoditas pangan. Dibahas juga hambatan yang dihadapi Bulog dalam melaksanakan operasi pasar seperti tempat pengambilan beras di Bitung yang cukup jauh sementara armada truk Bulog kurang serta SDM yang kurang untuk pendampingan SPHP. Untuk itu perlu dukungan berbagai pihak, Tim TPID dan Satgas Pangan dan insentif dalam distribusi. Bulog telah melakukan analisa terhadap hambatan dan solusi pengadaan bahan pokok menggunakan metode SWOT. Sebagai contoh, kekuatan bulog ada pada modal yang besar, sedangkan kelemahannya ada pada Kebijakan perusahaan tidak konsisten dan cenderung tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peluang yang ada berupa dukungan pemerintah dalam penguatan stok pangan namun tetap menghadapi ancaman seperti Perubahan kebijakan dari Pemerintah terkait harga beli

Dalam penilaian TPID 2022 Prov. Sulsel menggunakan strategi seperti menuliskan dengan jelas dan komprehensifaftar aktivitas/program, menyiapkan selengkap mungkin bukti atau dokumen, keseragaman atau koherensi dalam program dan format dalam laporan TPID provinsi dan Kab/Kota adanya keterlibatan Kepala Daerah dalam program pengendalian inflasi perlu diutarakan secara jelas mulai dari kebijakan hingga action pelaksanaan program. Di sini juga dibahas program unggulan 2022 seperti program mandiri benih, program sippepa: kerjasama distribusi pemerintah (BULOG) dengan toko ritel, gernas pengendalian inflasi pangan (GNPIP) dan fasilitasi distribusi pangan. Kepala Biro juga menekankan pentingnya meyakinkan pimpinan tentang pentingnya pengendalian inflasi untuk lancarnya tugas TPID.